Posted by: ayusartikayuliarti | June 23, 2009

televisi komunitas

I. Perkembangan Televisi di Indonesia

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar dapat dikatakan maju dan modern, memiliki kebutuhan primer selain sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersebut yaitu Informasi. Jika dahulu informasi sangat sulit didapat lantaran belum ada  media  yang menunjang, saat ini dengan berkembanganya teknologi, informasi dapat mudah di raih. Hal ini dikarenakan, telah banyak muncul media-media berbasis teknologi sebagai penyalur informasi. Berbagai macam media telah berkembang di Indonesia, misalnya media cetak dengan produk berupa Koran, majalah, buku, dll. Berkembang pula media penyiaran seperti radio dan televise serta media online yang  saat ini sedang hangat dan banyak digemari oleh masyarakat.

Berbagai media berkembang di Indonesia namun bisa dikatakan yang menjadi media favorit saat ini yaitu media penyiaran khususunya televisi. Hal ini disebabkan oleh televisi yang bersifat audio visual menjadi lebih menarik dibandingkan radio. Selain itu, hampir seluruh masyarakat di Indonesia memiliki televisi. Sepuluh stasiun televise swasta dan satu televise public dengan jangkauan siaraan nasional berada di Jakarta dan menawarkan program-program menarik dengan cuma-cuma.

Perkembangan televise di Indonesia dimulai ketika munculnya televise public (Lembaga Penyiaran Publik) yaitu TVRI pada tahun 1961. Menteri Penerangan atas nama pemerintah mengeluarkan SK Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T).[1] Soekarno yang ketika itu menjabat sebagai Presiden memiliki gagasan untuk perlunya pembangunan stasiun televisi. Hal ini didasari alasan untuk menjaga reputasi Indonesia dimata dunia internasional dengan cara menyiarkan program Asian Games ke-4 yang berlangsung di Jakarta. TVRI mengalami masa kejayaan ketika tahun 1970-1981 dimana TVRI memberikan suguhan-suguhan program yang bermutu kepada masyarakat dan TVRI tidak dijadikan corong pemerintah untuk berkomunikasi. Namun pada tahun 1981, TVRI mulai mengalami masa redup karena isi siaran tidak lagi menghibur masyarakat dan TVRI mulai dijadikan alat propaganda oleh pemerintah. Acara yang ditayangkan TVRI harus disesuaikan dengan norma, kehendak, dan sistem nilai yang diproduksi rezim.[2] TVRI mulai mengalami masa kematian ketika pada tahun 1988 lahirlah televise swasta yaitu RCTI yang memiliki program lebih menarik untuk masyarakat. Selain itu permasalahan internal TVRI ikut mendukung TVRI mengalami masa kematian.

Setelah RCTI muncul sebagai lembaga penyiaran swasta, setelah itu disusul dengan berdirinya SCTV yang tidak lagi menjadi sister company RCTI di Surabaya dan kemudian pindah ke Jakarta. Dua tahun setelah SCTV berdiri,  kemudian disusul oleh TPI yang ternyata dimiliki oleh anak dan kerabat dari Soeharto laiknya RCTI. Ditambah dua stasiun televise swasta yang muncul di masa soeharto yaitu ANTV dan Indosiar.

Runtuhnya masa Orde Baru yang kemudian diganti dengan masa Reformasi yang menjadi pilihan masyarakat untuk berpolitik, ternyata memberikan peluang bagi kebebasan media untuk berekspresi. Semakin banyak munculnya media cetak dan elektronik.

Departemen Penerangan pada era kepemimpinan Habibie telah memberikan ijin prinsip bagi 5 (lima) stasiun TV baru di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan No 286/SK/Menpen/ 1999, sehingga akhirnya khalayak pemirsa TV di Indonesia tersuguhi berbagai tayangan dari 10 (sepuluh) stasiun TV swasta komersial dan 1 (satu) stasiun TV publik (TVRI), menyusul dikemudian hari berbagai layanan TV berbayar (kabel).”[3] (Mengapa televisi Komunitas, Budhi Hermanto)

Dengan adanya keputusan menteri 286/SK/menpen/1999 maka berdirilah  lima stasiun swasta baru dengan jangkauan siaran nasional. Stasiun-stasiun tersebut yaitu Metro TV, Lativi, TV7, Trans TV, dan Global TV. Banyaknya pilihan stasiun televisi yang ada diharapkan dapat memberikan program-program yang lebih menarik dan variatif untuk masyarakat. Hal terpenting lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dikarenakan ke-11 stasiun televisi tersebut memiliki jangkauan siaran secara nasional.

II. Latar Belakang Munculnya Televisi Komunitas

Banyaknya stasiun televise mulai dari Lembaga Penyiaran Publik maupun swasta dengan jangkauan siaran nasional ternyata tidak menjamin adanya distribusi informasi yang merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu alasannya adalah adanya system sentralistik pada lembaga penyiaran di Indonesia, yang sampai saat ini masih berlaku. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak negative diantaranya yaitu isi siaran sepenuhnya ditentukan oleh Jakarta, mengikuti kepentingan politik, budaya, ekonomi Jakarta. Hal ini didasari oleh UU penyiaran 2007 yang menetapkan bahwa stasiun televise hanya dapat didirikan di Jakarta. Selain itu masyarakat tidak berdaulat atas frekuensi siaran dan masyarakat tidak dapat merasakan keuntungan dengan maksimal dengan adalnya televise. Isi program siaran yang ditentukan oleh kekuasaan sentral dalam hal ini Jakarta, kerap kali memuat informasi yang tidak sesuai atau informasi yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di luar Jakarta. Dengan seringnya memuat informasi mengenai Jakarta, membuat masyarakat aerah di luar Jakarta kurang mengetahui perkembangan di daerahnya.

Isi Program Televisi public dan swasta yang hanya dapat ditentukan oleh Jakata tentu saja dapat menghalangi hak dan kebebsan masyarakt untuk dapat berbicara dan berpendapat. Jika di tinjau dari Amandemen UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi “setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis  saluran yang tersedia” maka Televisi public dan televise swasta sebagai sebuah saluran informasi belum dapat mengakomodir hal tersebut. Dimana sampai saat ini penonton masih dianggap pasif dan tidak bisa memproduksi program-program yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah banyaknya stasiun-stasiun televisi yang diharapkan dapat menjadi media pencerdasan bagi masyarakat, namun tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Variasi-variasi program yang ditawarkan ternyata tidak semuanya memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.  Jika diperhatikan, saat ini program-program stasiun televisi didominasi oleh sinetron yang didalamnya banyak memuat unsure kekerasan, seksualitas, dan konflik.

“Kemunculan televisi komunitas di Indonesia tidak terlepas dari proses kritik terhadap keberadaan berbagai televisi di Indonesia itu sendiri, dimana stasiun televisi sebagai media massif yang efektif ternyata tidak mencerahkan kehidupan masyarakat. Sebagian besar program siaran yang ditayangkan tidak mendidik dan jauh dari realitas kehidupan sosial masyarakat kita. Sinetron misalnya, selalu mengetengahkan kemewahan yang tidak dipunyai masyarakat kebanyakan.”[4]

Selain itu berbagai tanyangan infotainment yang mengkonstruksi masyarakat untuk memiliki gaya hidup metropolis yang menyebabkan konsumerisme sangat menjamur di dunia pertelevisian saat ini.

Pesatnya pertumbuhan televisi di Indonesia dengan hadirnya berbagai tayangan dilayar kaca, ternyata juga menyisakkan sejumlah persoalan. Berbagai analisa dampak siaran televisi menunjukan adanya permasalahan yang cukup rumit. Kekerasan, seksualitas, dan berbagai tayangan ditelevisi yang jauh dari realitas social , dikritik oleh berbagai pihak karena dianggap menjadi penyebab berbagai kemerosotan moral dan kemanusiaan. Perilaku kekerasan, hedonisme, konsumerisme, dan hilangnya insting kemanusiaan tumbuh dan bekembang. Itu merupakan cermin perubahan nilai yang mulai bergeser.. Hal tersebut memang tak terhindari, ketika televisi menjadi media dominan, bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. (Mc Quail, 1996:3).[5]( Mengapa televise Komunitas, Budhi Hermanto)

Kepemilikan stasiun televisi pun sangat mempengaruhi isi dari program siaran. Persaingan pada  dunia pertelevisian yang semakin ketat dan menjanjikan membuat para pemilik modal membuat program-program yang kurang berkualitas dan kerap kali hanya untuk kepentingan bisnis semata tanpa memikirkan tanggung jawab social terhadap masyarakat.

Fenomena di atas mendorong lahirnya televisi komunitas sebagai media alternative yang dapat dipilih dan dikembangkan untuk dapat mengimbangi televisi swasta. Seperti yang dikutip oleh Soraya dalam (Gayatri,2007) media komunitas sebagai:

“ media komunitas merupakan alternative penting dalam mengimbangi agenda media komersil, yang lebih banyak ebrorientasi pada kepentingan bisnis. Tujuan kehadirannya adalah pemberdayaan masyarakat, komitmen yang tinggi terhadap hak asasi manusia, keadilan social serta oendekatan-pendekatan berbasis lingkungan dan keberlanjutan pembangunan”

Dengan munculnya televisi komunitas, diharapkan empat fungsi dari media massa dapat dilaksanakan dan disertai dengan tanggung jawab social. Televisi komunitas dapat memebrikan suguhan program yang mendidik, sesuai nilai dan norma, serta budaya setempat.

III. Perkembangan Televisi Komunitas di Indonesia

Munculnya UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 diharapkan dapat memperbaiki jalannya berbagai media penyiaran di Indonesia. Salah satu hal terpenting adalah tercitanya desentralisasi penyiaran agar masyarakat di daerah ikut mengambil bagian dalam dunia penyiaran di Indonesia. Mimpi inilah yang akhirnya mendorong adanya lembaga penyiaran komunitas untuk dapat eksis di dunia penyiaran. Terlebih lagi, dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, pasal 13 ayat 2 disebutkan empat lembaga penyiaran yang ada di Indonesia yaitu Lembaga penyiaran publik, kembaga Penyiaran swasta, lembaga penyiaran Komunitass, dan lembaga Penyiaran berlangganan.

Adapun yang dimaksud dengan Lembaga penyiaran komunitas telah dijelaskan pada pasal 21 ayat 1 yang berbunyi, “lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya”. Secara umum, Lembaga Penyiaran Komunitas memiliki cirri-ciri sebagai berikut; (Mufid,2005:77)

  • Tujuan, menyediakan berita dan informasi yang relevan dengan kebutuhan anggota komunitas, menyediakan medium untuk untuk komunikasi anggota komunitas dan untuk menguatkan keberagaman politik.
  • Kepemilikan dan control, dibagi di antara warga, pmerintahan local, dan organisasi kemasyarakatan.
  • Isi, di produksi dan diorientasikan untk kepentingan local
  • Produksi, melibatkan tenaga non profeioanal dan sukarelawan
  • Distribusi, melalui udara, kabel, dan jaringan elektronik
  • Audiens, biasanya tertentu seperti dibatasi wilayah geografis
  • Pembiayaan, secara prinsip non komersial. Sumber danaadalah ari swadaya masyarakat.

Mengenai pendirian dan perizinan Lembaga Penyaran Komunitas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam pasal 4 dijelaskan mengenai syarat didirikannya LPK. Pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa LPK dapat berdiri bila ada persetujuan tertulis dari paling sedikit 51 % dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis  aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. Penyelenggaran penyiaran LPK dibatasi maksimum maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (effective radiated power) maksimum 50 (lima puluh) watt yang dijelaskan pada Pasal 5.

Jaminan hukum akan pengakuan adanya lembaga komunitas menjadikan beberapa pihak yang peduli akan kualitas isi penyiaran berkeinginan untuk mengembangkan televisi komunitas sebagai media alternative di Indonesia. Awal munculnya wacana televisi komunitas adalah pada tahun 2000an ketika digulirkannya advokasi mengenai rancangan Undang-Undang penyiaran. Pada awalnya radio-radio komunitas lebih dulu berkembang dibandingkan televisi komunitas. Radio berkembang dengan sangat cepat di Indonesia. Misalnya saja di Jawa Barat ada 40 radio komunitas, Yogyakarta sebanyak 30 radio komunitas. Setelahnya  baru  lahir  televisi  komunitas  baik  yang menggunakan  frekuensi sebagai media  transmisi siaran, maupun siaran  televisi komunitas yang ditransmisikan melalui kabel dan internet.[6] Perkembangan televisi komunitas memang tidak sepesat radio komunitas. Namun saat ini televisi komunitas di Indonesia mulai bermunculan dengan idealisme yang positif.

Televisi komunitas mulai menggaung suaranya ketika Mei 2007 diadakan Seminar Nasional bertajuk “Masa Depan Televisi Komunitas Indonesia”. Dalam seminar tersebut meghasilkna beberapa point penting mengenai televisi komunitas, point-point tersebut yaitu,

  • Definisi mengenai komunitas itu sendiri. Dalam seminar telah disepakati bahwa komunitas merupakan citizen, yang berarti bahwa televisi komunitas berada di daerah tertentu dan memberikan pelayan kepada warga setempat.
  • Isi siaran yang bebas dari tekanan kapitalismme
  • Televisi komunitas menjadi bagian dalam pemberdayaan masyarakat
  • Memperjuangkan advokasi untuk pendirian dan perijinan televisi komunitas
  • Televisi komunitas membutuhkan dedikasi yang tinggi untuk menyelenggarakan siaran
  • Mengembangkan jaringan untuk melakukan kerjasama

Saat ini Indonesia telah memiliki Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia (ATVKI) yang berusaha untuk menaungi televisi komunitas di Indonesia dan memperjuangkan hak hidup dan berkembangnya televisi komunitas utnuk menjadi salah satu lembaga penyiaran di Indonesia yang bersifat demokratis.

Saat ini telah banyak berdirinya televisi-televisi komunitas baik secara legal maupun illegal. Pasalnya masih banyak televisi komuniatas yang belum mnegantongi izin dari pemerintah. Hal ini banyak dialami oleh televisi komunitas yang ada di sekolah-sekolah. Setidaknya ada dua kelompok televisi komunitas yang ada di Indonesia. Kelompok pertama adalah kelompok televisi komunitas yang berbasis sekolah dan perguruan tinggi. Saat ini setidaknya  terdapat  20  sekolah yang  telah  memiliki  perangkat  siaran  televisi  komunitas  yang  berasal  dari Departemen Pendidikan Nasional.[7] Televisi Komunitas yang termasuk dalam kelompok pertama ini adalah Rajawali Tv di Bandung, Tani tv di Srumbung, dan Purworejo Tv di Purworejo. Sedangkan kelompok kedua dalam televisi komunitas adalah televisi komunitas yang tumbuh atas dasar inisiatif dan keinginan masyarakat setempat. Salah satu contoh televisi komunitas yang termasuk kedalam kelompok kedua yaitu garabak Tv yang ada di Magelang, Jawa tengah. Grabag Tv ini berdri atas inisiatif  Hartanto, seorang dosen di Institut Kesenian Jakarta dan didukung oleh masyarakat Grabag, Magelang.

Televisi komunitas lahir dengan membawa beberapa idealism yang dilatar belakangi oleh adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki televisi swasta dan public. Beberapa Idealisme yang di miliki yaitu,

  • Mempertahankan dan mengembangkan kebebasab berbicara
  • Menyajikan program-program yang berkualitas
  • Memlihara dan mengembangkan budaya local
  • Bereran sebagai jaringan informasi komunitas
  • Pemberdayaan masyarakat
    • Lebih untuk tujuan social dibandingkan dengan kepentingan probadi, kelompok atau profit
    • Komitmen pada HAM, keadilan dan pembangunan.

Dengan beberapa idealisme yang diemban tadi, Televisi Komunitas memiliki bebrapa fungsi terkait idealismenya. Fungsi dari televisi komunitas adalah sebagai saluran kearifan local dan perkembangan identitas budaya local, medium edukasi atau media literacy bagi masyarakat setempat, sebagai medi control dan pengawasan social terhadap isu-isu politik, ekonomi, social, budaya daerah setempat, sebagai media informasi pendidikann (Televisi pendidikan) dan pendidikan umum, sebagai media pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan kreativitas local, sebagai sarana korelasi komunikasi politik dan komunikasi antar warga.

IV. Kekuatan Televisi Komunitas

Mengapa dikatakan bahwa televisi komunitas dapat menjadi pengimbang televisi komersil? Menjawab pertanyaan ini dapat ditinjau dari definisi Lembaga Penyiaran Komersil (LPK).  Dalam Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002,Pasal 21 ayat 1 dijelaskan mengenai definisi LPK yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Dapat dilihat bahwa LPK yang salah satu produknya adalah televisi komunitas, merupakan televisi yang melayani kepentingan komunitas dan bersifat independen sehingga tidak ada lagi ketergantungan kepada pemilik televisi yang mementingkan keuntungan dan mengabaikan tanggung jawab sosial laiknya televisi swasta.

“Media komunitas ini hadir sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam program-program siaran karena melayani komunitasnya yang juga beragam.”[8]

Kekuatan lain yang dimiliki oleh Televisi Komunitas sebagai LPK yaitu idealisme yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, Pasal 21 ayat 2&3. Dijelaskan bahwa LPK merupakan lembaga yang tidak bertujuan utnuk mencari laba dan bukan merupakan bagian dari perusahaan yang mencari laba. LPK ada karena memiliki tujuan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan. LPK juga merupakan lembaga penyiaran yang sangat independen. Hal ini dijelaskan pada pasal 3 bahwa LPK tidak mewakili organisasi asing, terlarang, dan kepentingan kelompok tertentu.

Dengan idealisme yang diemban, maka televisi komunitas akan memberikan peluang yang sangta besar kepada masyarakat untuk bebas berbicara dan berkreasi. Tentu saja masyarakat dapat turut memelihara dan mengembangkan budaya lokal melalui televisi komunitas.

V. Kendala dan Tantangan  Televisi Komunitas

Walaupun telah dijamin keberadaannya lewat UU Penyiaran No.32 tahun 2005 dan peraturan pemerintah No.51 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas, televisi komunitas masih memiliki beberapa kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan. Setidaknya ada dua kendala yang dimiliki oleh Televisi Komunitas (Mufid, 2005:78). Dua kendala tersebut yaitu, pertama, produksi dan transmisi program terkadang dilihat sebagai domain yang eksklusif dari stasiun penyiaran nasional. Kendala kedua adalah legalitas distribusi melalui jaringan kabel melibatkan pula institusi telekomunikasi nasional.

Kendala lain yang dihadapi oleh Televisi komunitas adalah adanya perlakuan diskriminatif mengenai frekuensi televisi komunitas. Selama ini televisi komunitas mengudara dengan menggunakan kanal kosong frekuensi very High Frekuensi (VHF). Belum ada regulasi yang jelas mengenai frekuensi yang dapat digunakan oleh televisi komunitas. Apakah mereka dapat menggunakan jalur seksi UHF.[9] Oleh karena itu televisi komunitas yang dibantu oleh ATVKI menginginkan regulasi yang jelas tentang frekuensi. Walaupn telah disebutkan dalam UU penyiaran No 32 tahun 2002 bahwa LPK merupakan salah satu dari empat penyelenggara penyiaran, tetapi masih saja mendapatkan sikap yang diskriminatif, terutama masalah frekuensi. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. 76 tahun 2003 mengenai rencana induk frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF). Pada bab IV, Pasal 8 ayat 1 mengenai ketentuan penggunaan frekuensi televisi siaran analog pada pita UHF untuk LPK dijelaskan bahwa LPK di suatu wilayah layanan dilarang menggunakan kanal frekuensi untuk wilayah layanan. Hal ini membuktikan bahwa belum ada kejelasan mengenai status LPK sebagai lembaga penyiaran yang diakui dalam UU Penyiaran No.32 tahun 2002, namun tidak diberikan haknya untuk mendapatkan frekuensi seperti yang sudah dijelaskna di atas.

Kendala berikutnya adalah Prosedur Perizinan yang rumit. LPK dalam hal ini televisi komunitas mengalami kendala dalam memperoleh perizinan dari pemerintah pusat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DI Yogyakarta Rahmat M Arifin menyatakan, proses perizinan di daerah sebenarnya cukup cepat meliputi evaluasi administrasi, evaluasi faktual, dan evaluasi dengar pendapat. “Yang lama dan susah itu pemrosesan di pusat,” ujarnya dalam seminar “Masa Depan Televisi Komunitas di Indonesia”.[10] Dalam peraturan pemerintah no. 51 tahun 2005 pada pasal 8 sampai pasal 11 dijelaskan mengenai prosedur perizinan untuk mendirikan televisi komunitas. Jika diamati, prosedur yang dijabarkan tidak berbeda dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran swasta. Tentu saja hal ini sangat memberatkan televisi komunitas. Hal ini diesebakan membtuhkan bayak waktu untuk medapatkan izin dan biaya. Bila mengikuti prosedur yang dibuat maka biaya dan waktu yang dikeluarkan tidak akan sebanding dengan jangkauan siaran dan perolehan frekuensi. Oleh sebab itu, sampai saat ini banyak televisi komunitas yang sudah melakukan peniaran padahal belum mengantongi izin dari pemerintah.

Selain kendala yang bersifat eksternal atau berasal dari luar sistem televisi komunitas, teryata ada kendala yang dihadapi oleh televisi komunitas yang berasal dari internal televisi komunitas. Setidaknya ada tiga kendala yang berasal dari internal yaitu, pertama adanya perbedaan paradigma mengenai media komunitas antara televisi komunitas berbasis warga dan kampus.

“Warga masyarakat  yang wilayahnya masuk  coverage area  siaran  televisi  komunitas, mustinya dilibatkan peran  sertanya.  Setidaknya, isi  siaran  mencerminkan  kebutuhan  informasi  warga  sekitar  sekaligus  sesuai dengan  entitas  lokal. Akan  tetapi  kenyataan  di  lapangan  tidak  bisa  dihindari, dimana  banyaknya  televisi  komunitas  yang  lahir  karena  “proyek”  dan  belum terpikir  sebelumnya  bagimana menjadikannya  sebagai media  komunitas  yang bermanfaat bagi warga setempat. Menurut penulis, persoalan paradigma sangat mendasar dan bagi pengelola  televisi komunitas menjadi penting untuk  segera dituntaskan.  Sebab,  jika  tidak  dipahami  soal  yang  mendasar  tersebut,  akan mereduksi  nilai  televisi  komunitas  dalam  pengembangan  demokratisasi”[11]

Perbedaan paradigma menjadi sangat penting. Jika tidak segera diluruskan maka bisa menyebabkan lunturnya idealism yang dianut oleh televisi komunitas. Idealisme dari kita oleh kita dan untuk kita akan luntur bila televisi komunitas menerima “proyek” dari orang lain untuk kepentingan pribadi.

Kendala kedua adalah minimnya kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sebagai pengelola televisi komunitas mengenai broadcasting pertelevisian. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat menyulitkan dalam hal pembuatan program isi siaran dan melakukan produksi siaran sendiri. Sumber daya lain yang menjadi masalah adalah terbatasnya biaya untuk produksi dan pengelolaan televisi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa televisi komunitas merupakan televisi yang dibangun atas inisiatif para warga dengan mengandalkan biaya sendiri (swadaya masyarakat). Oleh karena itu, televisi komunitas harus memiliki startegi untuk dapt mengahsilkan dan yang cukup untuk menjaga eksistensi televisi.

Kendala berikutnya yang dihadapi adalah pada terbatasnya aspek teknis. Saat ini pemancar yang digunakan oleh sebagian televisi komunitas adalah pemancar buatan sendiri (rakitan) yang menyebabkan tidak sesuainya dengan standardisasi yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi (Ditjen Postel), Depkominfo. Hal ini berkaitan dengan regulasi pemerintah yang sangat menyulitkan keberadaan televisi komunitas.

Begitu sulitnya televisi komunitas untuk ada di dunia penyiaran di Indonesia. Bagaiamana tidak, nilai-nilai dan tujuan luhur yang hendak diperjuangkan namun dihambat oleh banyaknya kendala yang telah dijelaskan diatas. Sampai saat ini televisi komunitas masih kalah pamor dengan televisi swasta dan publik yang telah memiliki program siaran yang berkesinambungan, modal yang cukup, dan tidak ada diskriminatif dari pemerintah. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang harus berhasil dilewati oleh televisi komunitas agar bisa mewujudkan cita-cita sebagai lembaga penyiaran yang demokratis. Terdapat sejumlah faktor mengapa televisi komunitas belum menjadi saluran terpilih.[12] Faktor pertama yaitu permasalah cultural. Sampai saat ini, public belum secara utuh menerima eberadaan televisi komuniats sebagai media alternative. Hal ini disebabkan oleh sudah mendarah dagingnya program-program siaran yang diberikan oleh televisi swasta kepada masyarakat. Selain itu media online yang semakin berkembang dianggap menjadi media alternative yang lebih menarik untukk dipilih.

Permasalahan kedua adalah terkait faktor struktural. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah, hanya memberikan jangkauan siaran yang sangat sempit. Dengan begitu, televisi komunitas tidak dapat dikenal oleh wilayah yang sedikit lebih luas dengan khalayak yang sedikit lebih banyak. Selain itu regulasi yang saat ini dijalankan belum sesuai dengan perkembangan televise di Indonesia. Terlebih lagi adanya diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap televisi komunitas.

Regulasi penyiaran kita nampaknya masih memandang sebelah mata terhadap televisi komunitas. Pemberian kanal yang sempit boleh jadi dimaksudkan agar frekuensinya tidak bertabrakan dengan televisi swasta. Ini bisa berarti bahwa keberpihakan pemerintah terhadap televisi swasta jauh lebih besar dibandingkan terhadap televisi komunitas.[13]

Lebih berpihaknya pemerintah kepada televisi swasata tentu akan menjadi ancaman bagi cita-cita luhur dari televisi komunitas. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi televisi komunitas uuntuk bisa melakukan advokasi kepada pemerintah dalam rangka memperjuangkan haknya sebagai lembaga penyiaran yang dijamin oleh Undang-Undang Penyiaran.

Tantangan yang kedua dari televisi komunitas adalah menjaga sustainibilitas atau keberlangsungan dari televisi komunitas. Dari beberapa kendala yang dihadapi, televisi komunitas dituntut untuk terus menjaga keberlangsungan siaran. Memang tidak mudah untuk melakukan hal ini, namun apabila pengelola televisi komunitas mampu untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan dan isi program, maka keberlangsungan televisi komunitas dapat terjamin.

VI. PENUTUP

Eksistensi televise komunitas di Indonesia masih dihambat oleh banyaknya kendala dan tantangan yang harus dilewati. Seharusnya televise komunitas mendapatkan perhatian penting dari seluruh lapisan masyarakat terutama pemerintah. Pasalnya sampai saat ini televise komunitas belum berkembnag dengan pesat. Sampai saat ini pemerintah belim menempatkan televise komunitas sejajar dengan televise swasta dan televise berlangganana laiknya penjelasan pada UU Penyiaran No. 32 tahun 2002.

Indonesia sebagai Negara yang mengaku demokratis, masih dapat dikatakan belums ecara utuh menerapkan idealism tersebut, terutama dalamhal distribusi informasi. Jika berkaca dengan Amerika Serikat, distribusi informasi bisa dikatakan merata. Negara maju ini telah memiliki kurang lebih 360 stasiun televissi komunitas dan public.[14] Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Hal ini dikarenakan media dalam hal ini televise mampu mengkonstruksikan nilai dan norma yang akan berkembang di masyarakat. Cita-cita luhur yang dibawa oleh televise komunitas akan dapat memperkuat jati diri bangsa dengan budaya-budaya local dan kreativitas masyarakat yang selalu difasilitasi.

Walaupun televise komunitas masihh diselimuti oelh kendala dan tantangan yang berat, namun masih ada beberapa harapan yang mungkin dapat membantu untuk dapat mewujudkan keadilan informasi. Hal yang sangat fundamental adalah dengan melakukan advokasi kepada pemerintah untuk menerapkan Undang-undang terkait televise komunitas dengan sebaik-baiknya. Frekuensi yang diimpikan oleh televise komunitas harus segera diwujudkan. Terbentuknya Asosiasi Televise Komunitas Indonesia (ATVKI) tentu menjadi kekuatan bagi televise komunitas untuk memperjuangkan hal ini. Selain itu, regulasi yang digunakan selama ini pun masih jauh dari baik. Oleh karena itu tentu saja perlu ada pperbaikan dari isi regulasi terkait. Mulai dari perizinan pendirian, aturan mengenai perluasan jaringan. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan televise komunitas untuk menjaga keberlangsungan siaran. Dana, program, peralatan harus segera dipenuhi agar televise komunitas dapat terus menjaga eksistensinya. Hal terpenting lainnya adalah segera mendesak pemerintah untuk segera menerepkan system berjaringan. Apabila system ini diterapkan maka akan memnerikan peluang kepada televise local dan komunitas untuk memeiliki frekuensi sehingga jangkauan siarannya dapat jauh lebih luas. Ditunjang dengan akan beralihnya televise analaog ke televise digital memungkinkan kanal-kanal analog yang sudah ada sekarang ini dipecah sehingga satu kanal dapat menjadi multikanal.[15] Dengan begitu tentu saja dapat dibayangkan bahwa televisi-televisi komunitas dapat mengisi kanal-kanal tersebut. Walaupun ini menjadi dilema tersendiri, pasalnya televisi komunitas harus menggunakan sistem digital dengan ditunjang teknologi yang canggih. Hal ini akan terbentur dengan minimnya dana yang dimiliki.

Selain dukungan pemerintah, tentu saja televise komunitas membeutuhkan dukungna dari masyarakat sebagai bentuk legitimasi positif terhadapa keberadaan mereka. Dukungan yang dinerikan bukan hanya berupa pengakuan melainkan berupa sokongan dana dan kreativitas yang menunjang program siaran. Televisi komunitas harus memiliki fromat diaran yang ideal dan tenting asesuai denga kebtuhan masyarakat. Hal ini sangat diperluakan agar televise komunitas dapat menjadi counter atas hegemoni stasiun televise swasta. Manajemen yang baik dari pengelola internal televise komunitas sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan televise komunitas yang professional, memiliki format yang matang, dan diterima oelh masyarakat.

Bagaimanapun juga televise komunitas dapat terus hidup bila mendapatkan perhatuan yang lebih dari pemerintah, masyarakat, pemerhati media, ATVKI sebagai pejuang, dan pihak-pihak yang dapat mendukung. Jika tidak demikian maka televisi komunitas akan semakin terpinggirkan. Terlebih lagi, telah berkembanganya konvergensi media yang akan menuntut media untuk menuju era digitalisasi. Perbaikan dan persiapan di setiap lini harus segera diwujudkan, agar televise komunitas dengan cita-cita keadilan informasi dapat terus bertahan.


[1] http://covhy.blogdetik.com/2009/01/03/%E2%80%9Cperkembangan-tv-di-indonesia%E2%80%9D/

[2] ibid

[3] http://atvki.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65:mengapa-televisi-komunitas&catid=36:opini&Itemid=62

[4] Sebuah Artikel “Sejarah Pertumbuhan Televisi di Indonesia” oleh Budhi Hermanto. Sebagai bahan penulisan buku “Televisi Komunitas” yang akan diterbitkan oleh Combine Resource Institution bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, dan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.

[5] http://atvki.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65:mengapa-televisi-komunitas&catid=36:opini&Itemid=62

[6] Sebuah Artikel “Sejarah Pertumbuhan Televisi di Indonesia” oleh Budhi Hermanto. Sebagai bahan penulisan buku “Televisi Komunitas” yang akan diterbitkan oleh Combine Resource Institution bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, dan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.

[7] ibid

[8] ibid

[9] http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/03/18/brk,20080318-119417,id.html

[10] http://arsip.televisiana.net/?p=17

[11] Sebuah Artikel “Sejarah Pertumbuhan Televisi di Indonesia” oleh Budhi Hermanto. Sebagai bahan penulisan buku “Televisi Komunitas” yang akan diterbitkan oleh Combine Resource Institution bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, dan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.

[12] http://abunavis.wordpress.com/2009/01/31/konvergensi-media-televisi-digital-dan-masa-depan-televisi-komunitas/

[13] ibid

[14] http://atvki.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:format-tv-komunitas-yang-ideal&catid=36:opini&Itemid=62

[15] http://abunavis.wordpress.com/2009/01/31/konvergensi-media-televisi-digital-dan-masa-depan-televisi-komunitas/


Responses

  1. halau kaput..

    tema yg kita ambil tuk uas ski gak jauh beda yah, media komunitas juga..

    tapi mazhabnya radio..

    sesekali berkuncung ke blog saya..
    ahahahahahaha…

    http://lawakantentanghidup.wordpress.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: