Posted by: ayusartikayuliarti | July 2, 2009

Perempuan dan Politik

  1. I. PENDAHULUAN

Ranah politik menjadi arena yang sangat menarik untuk digeluti lebih serius oleh masyarakat. Banyak orang yang menganggap bahwa dengan terjun ke ranah ini, mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Anggapan itu muncul ketika banyak orang yang berada di Senayan menjadi hidup makmur. Usaha yang dikeluarkan berupa materi dan tenaga oleh para politisi untuk berada di bangku kekuasaan tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan hasil yang akan mereka dapatkan ketika telah menjadi penguasa. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat berlomba untuk berada di senayan, salah satu caranya adalah dengan menjadi Calon Legislatif DPR RI.

Runtuhnya orde baru yang disusul dengan masa reformasi, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik semakin luas. Masyarakat diberi kebebasan untuk bisa terjun ke ranah ini dengan berbagai cara yang telah ditentukan, misalnya, bebas membuat partai politik dan mengajukan diri menhadi CaLeg. Banyaknya partai politik yang terbentuk semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada ranah ini. Partai politik dijadikan kendaraan bagi seluruh masyarakat yang ingin berada di parlemen. Namun hal di atas belum sepenuhnya terlaksana. Kesempatan yang ada belum diberikan secara merata pada seluruh masyarakat. Dalam hal ini ada perbedaan quota bagi perempuan dan laki-laki yang akan duduk di parlemen.

Hidup di tengah-tengah masyarakat yang menganut budaya patriarki membuat perempuan menjadi sulit untuk terjun di ranah politik. Adanya stereotype bahwa perempuan tidak mampu untuk terjun di bidang politik dan anggapan bahwa mereka hanya boleh mengurusi urusan domestik, membuat perempuan menjadi tidak percaya diri akan kemampuannya. Hal ini mengakibatkan partisipasi perempuan dalam politik seolah dibatasi. Namun, dewasa ini, partisipasi perempuan dalam politik semakin terlihat. Terbukti dengan adanya penambahan jumlah calon legislative dari pemilu 2004 dibandingkan dengan pemilu 2009.

Dengan dikeluarkannya kebijakan baru berupa Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat 1, yang memperhatikan keterwakilan perempuan dalam tiap parpol sebesar 30 %, dan Undang-Undang No.2 tahun 2008, serta Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang jaminan peluang peningkatan keterwakilan perempuan di arena politik, telah meyakinkan perempuan untuk berani terjun di kancah politik. Hal ini seolah akan meruntuhkan stereotype mengenai tertutupnya peluang bagi perempuan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan semakin banyak perempuan yang berani menunjukkan kemampuannya untuk bisa menjadi politisi laiknya laki-laki.  Dalam hal ini, peran media tidak dapat dinafikkan dalam upaya membantu proses persuasive untuk meyakinkan perempuan terjun ke ranah ini. Media sebagai agen sosialisasi dan alat propaganda, memuat informasi mengenai kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu media kerap kali memuat informasi yang bisa mempengaruhi perempuan untuk berani terjun ke ranah ini.

  1. II. KAJIAN TEORITIS MEDIA MASSA DAN POLITIK

Muted Group Theory merupakan salah satu kajian teori media yang bisa dijadikan alasan mengapa perempuan seolah dibatasi partisipasinya dalam bidang politik. Cheris Kramarae (1981) adalah profesor speech communication dan sosiolog di Universitas Illinois. [1] Dalam penelitiannya mengenai sistemik cara-cara perempuan dilukiskan di dalam kartun, Kramarae menyimpulkan bahwa bahasa yang ada adalah merupakan hasil konstruksi dari kaum lelaki. Oleh karena itu pada teori ini diyakini bahwa perempuan menjadi kaum yang subordinat sehingga tidak memiliki kekuatan untuk dapat mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Bahasa sebagai bagian dari budaya tidak digunakan semua pembicara secara sama, karena tidak semua pembicara berkontribusi pada cara formulasi yang sama. Perempuan (dan anggota kelompok subordinat lainnya) tidak bebas atau tidak semampu laki-laki untuk mengatakan apa yang mereka inginkan, kapan dan dimana mereka menginginkan, karena kata-kata dan norma yang mereka gunakan telah diformulasi oleh kelompok laki-laki yang dominan. [2] Asumsi-asumsi yang ada pada teori ini yaitu,

  • Perempuan memiliki cara pandang yang berbeda dengan laki-laki, hal ini disebabkan oleh perbedaan pengalaman dan aktivitas antara laki-laki dan perempuan.
  • Karena dominasi politik yang dimiliki oleh laki-laki menyebabkan keterbatasan perempuan dalam mengekspresikan dirinya.
  • Agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat perempuan harus mentransformasi cara mereka menjadi cara-cara yang dapat diterima oleh laki-laki.[3]

Spiral Of Silence Theory, (Noelle-Neumann;1991,1993) merupakan teori yang menjelaskan mengenai kebisuan individu/kelompok yang memiliki opini yang menyimpang dari masyarakat karena disebabkan oleh ketakutan akan isolasi yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung opini yang menyimpang tersebut, individu/kelompok mencari dukungan dari lingkungannya dan menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan opini yang mereka miliki.[4] Asumsi-Asumsi dari Theory ini yaitu,

  • Masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan melakukan isolasi
  • Ketakutan akan isolasi menyebabkan individu mencoba menerima hal-hal yang disetujui oleh mayarakat biasanya
  • Perilaku Khalayak dipengaruhi oleh opini publik[5]

The Fourth Estate in Democracy State, dalam negara-negara demokrasi ada empat pilar yang menjadi kekuatan politik di suatu negara. Empat pilar tersebut yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif, dan media massa. Dalam hal ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah pilar keempat dari negara demokrasi yaitu media massa. Menurut Harold Lasswell dan Charles Wight masing-masing tahun 1948 dan 1960, ada empat fungsi umum dari media yaitu surveillance (pengawasan, pengamatan), correlation (hubungan), socialization( transmisi budaya), entertainment (hiburan).[6] Namun, Gurevitch and Blumler (1990, p.270) menidentifikasi delapan system standar media pada masyarakat demokratis.[7] Delapan system berikut yaitu;

  • Surveillance, pengawasan pada agenda-agenda pemerintah yang ada, apakah berdampak negative atau positif bagi kesejahteraan warga Negara.
  • Identification, pengidentifikasian permasalahan social politik, awal masalah samapi kemungkinan adanya pemecahan masalahnya.
  • Provision, ketetapan Platforms
  • Transmission, transmisi beragam konten media contohnya pidato dari anggota parpol, antara pemegang kekuasaan dan masyarakat
  • Scrutiny, penelitian atau pengawasan terhadap pegawai pemerintah dan berbagai institusi di bawah pemerintahan serta terhadap kebijakan yang dibuat.
  • Incentives, pendorong atau informasi yang mengizinkan warga Negara untuk menjadi participant yang aktif bukan hanya menjadi penonton dalam perpolitikan
  • Principled, media memiliki prinsip untuk melawan segala usaha percobaan yang akan menumbangakan otonomi media.
  • Respectful, Media memperhatikan khalayaksebagai pihak yang memiliki perhatian an memilki perasaan.

Efek Komunikasi Politik, dalam buku Komunikasi Politik oleh Dan Nimmo, Terdapat tiga jenis akibat (efek) yang ditimbulkan dari komunikasi Politik, yaitu

  • Akibat Kognisi, Komunikasi politik yang dilakukan lewat media massa berupa pemberian informasi akan mempengaruhi kognisi khalayak. Dengan penyebaran informasi yang diberikan dapat memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajika bahan mentah bagi interpretasi personal, memperluas realitas social dan politik, dan menyusun agenda, media juga bermain di atas system kepercayaan orang.
  • Akibat Afektif. Ada empat konsekuensi afektif yang muncul dari komunikasi politik yaitu pertama, seseorang bisa menjernihkan, mengristalkan nilai politik melalui komuinkasi politik. Kedua, orang bisa memperkuat nilai melalui komunikasi politik. Ketiga, Komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang kita anut. Keempat, memindahkan orang dari persuasi yang satu ke persuasi yang lain.
  • Akibat partisipasi, Media massa dapat mempegaruhi partisipasi politik seseorang dengan informasi yang disampaikannya. [8]

Agenda Setting merupakan salah satu teori dalam media yang tujuannya adalah mempersuasikan khalayak. Agenda setting merupakan proses bagaimana media mengatur penyampaian informasinya kepada khalayak, seperti apa yang akan disampaikan, kapan, dan dengan pengemasan yang seperti apa. Agenda setting dibagi kedalam dua kelompok yaitu agenda media dan agenda publik. Agenda media bertujuan untuk membentuk opini publik. Dalam agenda media terdapat beberapa dimensi[9] yaitu
a)Visibility (visibilitas), jumlah dan tingkat menonjolnya berita.
b) Audience Salience (tingkat menonjol bagi khalayak), relevansi isi berita   dengan kebutuhan khalayak.
c)Valence (valensi), menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.

Di dalam agenda media dikenal dengan konsep. McLeod dan Kosicki memberikan pengertian kunci dari priming. Salah satu contoh dari aktivitas priming adalah ketika sebuah Issu yang menarik, kemudian diletakkan pada waktu-waktu utama pada media siar, dan menjadi headline di media cetak. Mc Leod dan Kosicki mengatakan bahwa penggunaan media oleh khalayak yang memberikan terpaan terus-menerus pada isi tertentu dari media akan mengaktifkan suatu konsep yang dalam kurun waktu tertentu akan menambah probabilitas bahwa konsep itu serta pikiran ingatan (memori) yang berhubungan dengannya akan hadir kembali dalam benak seseorang pada saat diperlukan di kemudian hari (J. Bryant and D. Zillman (Eds). 2002).[10]

Priming yang merupakan salah satu konsep yang ada di agenda setting memang dikatakan hanya menyentuh kognisi khalayak. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketika media melakukan terpaan media terus-menerus kepada khalayak dan telah tertancap pada kognisi khalayak maka hal itu dapat mempengaruhi perilaku khalayak.

III. Contoh Kasus

Media massa yang memiliki fungsi sebagai alat sosialisasi dan alat propaganda politik. Ketika terbukanya peluang partisipasi politik bagi perempuan yang telah dijamin oleh UU no.12 tahun 2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap parpol dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD kbaupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30%”, media massa semakin gencar untuk mengangkat isu-isu ini. Media Massa kerap kali memuat artikel-artikel yang membela kaum perempuan untuk bisa terjun ke ranah politik. Selain itu media massa berusaha meyakinkan dan mempersiapkan kaum perempuan akan kemampuan mereka agar dapat terjun ke ranah ini.

Salah satu media yang sangat mendukung kesetaraan gender dalam bidang politik adalah Jurnal Perempuan. Selain Jurnal Perempuan, berbagai situs atau blog yang ada di internet banyak yang memuat artikel mengenai partisipasi politik perempuan. Peluang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan peran media yang sangat signifikan dalam proses sosialisasi dan media propaganda, telah mempengaruhi kaum perempuan untuk berani terjun ke ranah politik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah calon legislative perempuan pada pemilu 2004 dan pemilu 2009. Data mengenai perbandingan jumlah calon legislative tahun 2004 dan tahun 2009 yaitu pada tahun 2004, jumlah calon Legislatif perempuan DPR RI adalah 1845 orang (30.53 %).[11] Kenaikan jumlah partisipasi politik perempuan untuk menjadi calon legislative terlihat pada pemilu 2009. Total Calon legislative pada DCT (Daftar Calaon Lagislatif Tetap) yang dikeluarkan oleh KPU adalah sebanyak 11.301 orang. Dari jumlah itu, 7.391 di antaranya laki-laki, sedangkan 3.910 adalah perempuan dengan prosentase  caleg perempuan 34,60 persen.[12]

Dari pemaparan di atas terlihat kenaikan jumlah partisipasi politik perempuan untuk menjadi calon legislative DPR RI pada pemilu 2004 dan 2009. Hal ini terjadi karena ada peran media di dalamnya, menjadi media komunikasi politik dan alat persuasive serta alat propaganda.

IV. Analisa Kasus dengan Teori

Pada Pemilu 2004, terlihat jelas bahwa jumlah calon legislative perempuan dalam arena politik masih sedikit. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini, perempuan dianggap sebagai kaum subordinat dalam budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan perempuan pada tahun 1999 dan 2004 belum banyak yang berani terjun ke ranah politik. Berdasarkan Muted Group Theory (Cheris Kramarae; 1981) memiliki asumsi bahwa perempuan memiliki pengalaman dan aktivitas yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan inilah yang dijadikan alasan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan yang baik untuk bisa berkontribusi di perpolitikan. Selain itu, dominasi laki-laki dalam politik sejak zaman demokrasi terpimpin hingga Orde Baru, menyebabkan terbatasnya peluang perempuan untuk menjadi anggota DPR RI. Walaupun ada yang terlibat dalam pemerintahan, perempuan harus mengikuti pola pikir yang dimiliki oleh laki-laki ketika itu. Bagaimana tidak, ketika masa Orde Baru, kaum perempuan yang ada di pemerintahan masih memiliki hubungan kerabat dengan mantan Presiden Soeharto. Hal inilah yang menyebabkan perempuan ketika itu belum banyak ada di pemerintahan.

Namun, berada dalam keterbatasan kesempatan tidak menjadikan perempuan berdiam diri. Beberapa LSM perempuan dan aktivis-aktivis perempuan yang menginginkan adanya kesetaraan gender melakukan penyabaran pemikiran lewat media massa. Berbagai jurnal tentang politik dan gender  ataupun artikel-artikel mengenai perempuan dan politik marak ada di media. Ketika perempuan menjadi kelompok yang bisu (Spiral Of SilenceTheory; Noelle-Neumann;1991,1993) dalam menyampaikan aspirasi, perempuan memanfaatkan media untuk membentuk opini public dan upaya persuasive kepada khalayak perempuan untuk berani terjun ke kancah perpolitikan. Berdasarkan teori Spiral Of Silence, bisu bukanlah berarti tidak bergerak sama sekali. Dalam teori ini dikatakan bahwa ada ancaman diisolasikan oleh masyarakat bila memiliki opini yang menyimpang dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari isolasi ini, para aktivis perempuan menggunakan media massa yang telah dijamin kebebasannya sebagai alat komunikasi politik dan alat propaganda. Mengapa media massa yang dipilih untuk menjadi alat penyambung lidah? Hal ini dikarenakan di dalam negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia media massa merupakan pilar keempat yang menjadi alat pengawasan dan media sosialisasi serta memiliki kekuatan dalam mempengaruhi khalayak.

Terpaan media kepada khalayak memiliki dampak yang signifikan. Ketika partisipasi politik perempuan menjadi issu yang hangat dan sensual untuk dibicarakan, maka sebagai sebuah industri, media massa telah memiliki strategi untuk melaksanakan agenda setting terhadap medianya. Mendekati masa Pemilu, berbagai media baik cetak, elektronik, dan media baru memuat berbagai artikel yang berisikan tentang peran perempuan dalam politik. Terpaan berita yang menjadi headline di media massa akan mempengaruhi kognisi para khalayak, dalam hal ini perempuan. Konsep ini dalam agenda setting dikenal dengan Priming. Ketika khalayak diterpa oleh informasi yang sama dan terus menerus maka dapat diprediksi hal tersebut akan masuk ke dalam memori otak khalayak dan hal ini menambah kemungkinan akan dipanggilnya memori tersebut dalam waktu tertentu yang bisa mempengaruhi perilaku khalayak. Dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah partisipasi perempuan untuk menjadi calon legislative pada pemilu 2004 dan 2009 adalah berawal dari keinginan perempuan sebagai kelompok yang dianggap subordinat untuk dapat menyampaikan aspirasinya dalam perpolitikan di Indonesia.

Di akhir abad ke-20,berbagai konferensi dan konsensus mulai muncul sebagai bentuk kesadaran dunia internasional akan hak-hak wanita. Kongres-kongres tersebut antara lain International Women’s Year Conference (1975) dan The United Nations Fourth World Conference on Women di Beijing (1995). Kesadaran akan perlunya eksistensi perempuan untuk dilindungi pun semakin besar dari masa ke masa. Selain itu, adanya jaminan Undang-undang No. 12 tahun 2003, pasal 65 ayat 1 tentang Pemilu yang berisikan mengenai terbukanya peluang keterwakilan perempuan dalam politik, membuat mereka semakin yakin untuk mengisi peluang yang diberikan. Dalam hal ini media sebagai alat sosialisasi berperan untuk menyampaikan kebijakan tersebut serta membentuk opini publik melalui informasi yang disampaikan.

Efek yang diberikan media dalam komunikasi politik yaitu, efek kognitif, efek afeksi, dan efek partisipasi. Jika dilihat dari prosesnya, informasi yang diberikan oleh media akan mempengaruhi kogniis khalayak, menambah pengetahuan khalayak tentang perpolitikan, dalam hal ini adalah terbukanya peluang partisipasi politik bagi perempuan. Terpaan terus menerus yang diberikan tentang issu ini akan memperkuat nilai-nilai yang ada pada perempauan atau mengubah nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh anggapan-anggapan bahwa perempuan tidak mampu terjun ke ranah politik, sedikit dmei sedikit terkikis dengan informasi yang di dapat melalui media. Efek yang terakhir yaitu partisipasi. Informasi yang terus bertambah dan nilai yang telah berubah membawa dampak pada partisipasi politik perempuan. Keyakinan akan kemampuan yang ditimbulkan dari media telah membuat perempuan berbondong-bondong untuk menjadi calon legislative DPR RI di pemilu 2009.

Berdasarkan analisa di atas, dapat dilihat bahwa meningkatnya jumlah calon legislative perempuan untuk DPR RI tahun 2004 sebesar 1845 orang menjadi 3910 orang untuk Pemilu 2009, tidak terlepas dari pemerintah yang membuka peluang sebesar 30% dan peran media sebagai alat persuasive yang dapat mempengaruhi kognisi masyarakat dan akhirnya dapat menyentuh tataran perilaku khalayak perempuan untuk berani terjun ke ranah politik. Hal ini sebagai bukti bahwa media massa memiliki pengaruh yang sangat kuat sebagai alat propaganda dalam berbagai aspek terutama Komunikasi Politik.


[1] http://teddykw1.wordpress.com/2008/03/03/muted-group-theory-teori-kelompok-yang-dibungkam/

[2] Griffin, Emory A., A First Look at Communication Theory, 5th edition, New York: McGraw-Hill, 2003. Hal. 487

[3] West, R & Turner, L. H. Introduction Communication Theory, New York: McGraw-Hill, 2007. Hal. 520

[4] http://teddykw1.wordpress.com/2008/02/26/teori-spiral-keheningan-spiral-of-silence-theory/

[5] West, R & Turner, L. H. Introduction Communication Theory, New York: McGraw-Hill, 2007. Hal.445

[6] Yusup, Pawit M. 2003. homepage Pawit MY. Biografi, makalah, modul kuliah, dll. Alamat:

http://bdg.centrin.net.id/~pawitmy/

[7] Bryant, J. Zillman, D. (1994). Media Effects. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Publisher. Hal. 126

[8] Nimmo, dan. Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. (2000). Rosdakarya: Bandung. Hal. 154-158

[9] http://dossuwanda.wordpress.com/artikel/agenda-setting-media/, diakses pada 17 maret 2009

[10] http://ernams.wordpress.com/2008/07/11/konsep-priming/, diakses pada 17 Maret 2009

[11] http://www.cetro.or.id/uu/Tingkat%20Perolehan%20Suara%20Caleg-EDIT%20071206.pdf, diakses pada 20 Maret 2009. Sumber KPU yang diolah melalui data Cetro (Center For electoral Reform)

[12] http://jendelague.com/2008/12/04/daftar-jumlah-calon-legislatif-caleg-tetap-pemilu-2009-perempuan-34/, di akses pada tanggal 20 Maret 2009

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: